Rejang Lebong, Curup RPP – Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri Thobari, SE, MAP menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Badan Bank Tanah yang dilaksanakan di Sari Pacific Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 WIB dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah, khususnya dalam mendukung penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang pembangunan daerah.
Selain Bupati Rejang Lebong, kegiatan tersebut juga dihadiri Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, Bupati Seluma Teddy Rahman, Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto, Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Bupati Lebong Azhari, Bupati Mukomuko Choirul Huda, serta Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin dan Bupati Kaur Gusril Pausi.
Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri Thobari, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada prinsipnya mendukung upaya penguatan tata kelola pertanahan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, dengan mengedepankan asas kepastian hukum, keterpaduan perencanaan, serta kepentingan masyarakat.
“Kehadiran Bank Tanah diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan dan penyediaan lahan bagi kepentingan pembangunan, sehingga pemanfaatan tanah dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fikri.
Melalui Nota Kesepakatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Bank Tanah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta diharapkan menjadi dasar bagi penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan ke depannya.
(Ramata)
