Bengkulu, RPP,- Sejumlah oknum ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu diduga sudah tidak lagi menjaga netralitasnya dalam kontestasi Pilgub Bengkulu 2024. Mereka dituding ikut bermain untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Hal itu dikemukakan Muspani SH selaku salah satu anggota Tim Hukum Helmi-Mian, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 1 kepada wartawan terkait rencana melaporkan sejumlah ASN di OPD Pemprov Bengkulu ke Bawaslu atas dugaan tidak netral.
“Bahwa semakin mendekati hari pencoblosan, Pilkada Bengkulu ini sekarang ini adalah yang paling brutal dari pilkada-pilkada sebelumnya, dimana sekarang itu secara teran-terangan, calon itu menggunakan ASN sebagai alat pemenangan. ASN mulai eselon II, III, IV kemudian juga para honorer itu dipaksa untuk memenangkan incumbent di sini,” kata Muspani(22-10-2024)
Muspani mengatakan, pihaknya mendapat banyak bukti terkait tudingan ASN yang tidak netral tersebut. Alat bukti itu nantinya akan menjadi bagian dari laporan yang akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan pihak terkait lainnya.
“Kami mendapatkan banyak bukti yang menunjukkan hal itu. Ini sudah secara terang-terangan mereka menggunakan ASN itu. Jadi ASN yang harusnya netral dan menjaga independensinya, sekarang itu bertindak untuk memenangkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia,” lanjut Muspani.
Muspani mengingatkan kepada oknum pejabat Pemprov Bengkulu agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang sudah ada terkait netralitas ASN. “Harus diingat bahwa gubernur itu biarlah rakyat yang menentukan. ASN kembali lah ke khitahnya sebagai abdi negara,” cetusnya.
Muspani menandaskan, laporan terkait dugaan pelanggaran ASN itu akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat. Ia menyebut ada beberapa OPD yang diduga tidak netral.
“Jadi dalam waktu dekat kami akan melaporkan beberapa OPD ke Bawaslu dengan berbagai bukti agar segera diproses. Sebab kalau ini dibiarkan bisa memicu konflik social,” katanya.
Menurut Muspani, apa saja yang dilakukan ASN yang tidak netral itu sudah mereka ketahui. Baik rapat maupun rencana yang akan dilakukan demi memenangkan salah satu calon.
“Jadi seluruh pergerakan ASN ini sudah kami ketahui, rapat-rapat mereka di Kantor Gubernur dan tempat lainnya sudah kami ketahui. Makanya kepada tim Helmi-Mian kami minta untuk memperkuat barisan di tingkat RT untuk amati setiap pejabat yang mencoba mempengaruhi pemilih dengan uang,” tandasnya.
Terpisah ,Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Jaduliwan SE MM, mengatakan jika ada indikasi ASN tidak netral, hal itu terjadi menunjukkan ketidak-sesuaian dengan aturan yang sudah ada. Padahal, kata Jaduliwan, netralitas ASN di Pilkada 2024 sudah diingatkan jauh-jauh hari. Baik melalui surat edaran Mendagri hingga imbauan kepala daerah.
“Bahwa netralitas itu perlu karena ini lah awal daripada kita menunjukkan pelayanan kepada masyarakat, supaya jangan ada hal-hal yang mengganggu suasana, sehingga kalau ada hal-hal yang tak sesuai akan dipantau langsung oleh secara masyarakat. Nanti lah dulu Bawaslu,” katanya.
Menurut Jaduliwan, untuk memantau ASN memang tidak ada tim khusus di Kesbangpol. Ia menyebut pengawasan netralitas ASN itu saat ini menjadi ranahnya Bawaslu.
“Tapi Bawaslu nanti kan berkolaborasi dengan kita, termasuk juga kita minta Kesbangpol kabupaten/kota untuk memainkan perannya seperti Provinsi,” katanya.
Jaduliwan menandaskan, hingga saat ini pihaknya sendiri memang belum menerima adanya laporan soal ketidak-netralan ASN. “Secara ini aman-aman dulu belum ada. Kalau mau detail datanya itu ada di Bawaslu karena ranah pengawasan seperti itu adanya di Bawaslu,” tutup Jaduliwan ( Ridwan)
